Demis Hassabis, CEO sekaligus pendiri Google DeepMind, menyerukan pembentukan badan pengawas kecerdasan buatan (AI) berskala global yang berada di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Usulan tersebut ia tuangkan dalam catatan blog berjudul “A Framework for Frontier AI and the Dawning of a New Age” yang dipublikasikan pekan ini.
Menurut Hassabis, lembaga independen tersebut perlu memiliki wewenang untuk mengevaluasi model AI frontier sebelum dilepas ke publik. Jika dinilai terlalu berisiko, badan itu boleh menginstruksikan penundaan peluncuran secara industri luas. Strukturnya dimodelkan dari otoritas regulasi keuangan di AS, seperti Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
Pendorong utama dari gagasan ini adalah kecepatan perkembangan sistem AI yang dinilai sudah mendekati ambang batas berbahaya. Hassabis memprediksi kecerdasan buatan umum (AGI) mungkin hanya berjarak beberapa tahun lagi. Ketika menengok ke belakang di masa depan, manusia akan menyadari berada di kaki singularitas, awal zaman baru peradaban.
Axios melaporkan bahwa Hassabis telah menyiapkan dukungan sejak berbulan-bulan lalu secara tertutup. Ia memaparkan proposal kepada administrasi Trump, laboratorium AI lain, serta pejabat Eropa. Targetnya, organisasi pengawas itu sudah beroperasi sebelum tutup tahun ini. Respons dari kubu pemerintah AS disebutnya sangat positif.
Saat ini, tidak ada kerangka regulasi global yang secara khusus mengikat pengembangan AI, termasuk di tingkat nasional AS sekalipun. Hassabis, yang memenangkan Nobel Kimia 2024 lewat riset prediksi protein berbasis AI, sebelumnya ikut menandatangani seruan perlindungan lebih ketat terhadap ancaman biosenjata hasil bantuan AI. Langkah ini bagian dari upaya kolektif pemimpin industri menyusun tata kelola teknologi kuat.
Di Indonesia, ekosistem AI masih bertumpu pada pedoman umum dan peraturan sektoral, tanpa undang-undang khusus yang mengatur model frontier. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merilis panduan etis, namun belum mengatur evaluasi pra-peluncuran secara mengikat. Kehadiran badan pengawas global yang dipimpin AS berpotensi menciptakan standar de facto bagi pengembang lokal yang hendak meluncurkan produk berskala internasional.
Komunitas sumber terbuka di Tanah Air, seperti kelompok pengguna TensorFlow dan PyTorch, mungkin terkena dampak langsung jika representasi mereka dimasukkan dalam struktur lembaga tersebut. Namun, sejauh ini pembahasan tertuju pada aktor besar di belahan Barat. Startup lokal seperti Nodeflux atau perusahaan rintisan pengolah bahasa Indonesia perlu memantau karena kepatuhan terhadap standar AS dapat memengaruhi akses pasar global.
Perbandingan dengan Uni Eropa yang sudah mengesahkan AI Act menunjukkan arah kebijakan yang berbeda. Amerika justru condong ke pendekatan swasta-publik di bawah payung pengawas independen. Indonesia, yang masih merumuskan strategi nasional, berada di posisi netral namun rentan terhadap dominasi standar asing jika tidak segera ambil bagian dalam diskursus.
Dalam tulisannya, Hassabis menegaskan bahwa kita berdiri di kaki singularitas, bukan lebih dari fajar zaman baru bagi umat manusia. Pernyataan itu mencerminkan urgensi yang ia rasakan. Ia juga mengungkapkan kepada Axios bahwa sinyal dari administrasi Trump terdengar sangat positif, kendati detail kebijakan belum final.
Di sisi lain, gagasan serupa datang dari nama-nama lain di industri. Jack Clark, salah satu pendiri Anthropic, bersama mantan CEO Google Eric Schmidt, meneken pernyataan yang meminta pemimpin dunia mempertimbangkan dampak ekonomi AI secara serius. Tekanan dari berbagai sisi membuat proposal Hassabis mendapat momentum politis.
Langkah konkret berikutnya adalah finalisasi struktur organisasi dan rekrutmen pakar independen sebelum akhir tahun. Jika terwujud, badan ini akan menjadi preseden pertama dalam penghentian darurat terhadap model AI yang dianggap membahayakan. Tren regulasi mandiri oleh industri bertransformasi menjadi semi-resmi di bawah kendali AS.
Pemerintah Indonesia disarankan memulai dialog dengan pihak terkait agar suara Asia Tenggara tidak terpinggirkan. Tanpa keterlibatan aktif, pengembang dalam negeri harus menyesuaikan diri dengan aturan yang dirancang di Washington. Membangun kapasitas evaluasi model sendiri menjadi investasi strategis demi kedaulatan digital jangka panjang.