Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap dugaan kuat penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Provinsi Jambi. Temuan ini merupakan hasil tindak lanjut langsung atas aduan masyarakat yang keluh kesah menghadapi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang diduga disebabkan oleh praktik pengalihan volume subsidi ke pihak-pihak yang tidak berhak.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (12/7/2026), menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti memperkuat pengawasan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. "Kami berkomitmen memastikan setiap liter BBM bersubsidi sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan mengisi kantong oknum yang memanfaatkan celah sistem," ujarnya. Penegasan ini menjawab kekhawatiran publik yang semakin meningkat seiring maraknya kasus penyalahgunaan energi bersubsidi di berbagai daerah.
Operasi pemantauan gabungan dilaksanakan pada Sabtu (11/7/2026) melibatkan tim dari BPH Migas, Anggota Komisi XII DPR RI, serta Ombudsman Republik Indonesia. Tim gabungan tersebut menurun langsung ke lapangan untuk memeriksa sejumlah SPBU di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Pendekatan berbasis data dan teknologi menjadi andalan utama, di mana tim memanfaatkan sistem digitalisasi transaksi untuk melacak pola anomali yang sulit terdeteksi melalui pemeriksaan konvensional.
Hasil pemeriksaan mengungkap modus operandi yang cukup canggih dan terstruktur. Wahyudi Anas menjelaskan adanya indikasi penyalahgunaan melalui praktik "pengerit" atau yang dikenal sebagai modus "helikopter". Pelaku memanfaatkan banyaknya kode QR dalam satu transaksi pembelian BBM subsidi, yang kemudian dijual kembali ke sektor industri dengan harga lebih tinggi. "Ditemukan kode QR yang tidak sesuai dengan jenis dan plat nomor kendaraan, STNK yang tidak cocok, kendaraan yang dimodifikasi, serta banyaknya konsumen menggunakan QR code ganda," rincinya. Pola ini menunjukkan adanya jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah sistem identifikasi digital.
Temuan tersebut segera diserahkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jambi untuk proses penyidikan lanjutan. Wahyudi menegaskan bahwa BPH Migas sebagai regulator tidak memiliki wewenang investigasi pidana, sehingga kolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) menjadi mutlak. "Kita serahkan kepada Polda Jambi untuk telaah dan investigasi atas distribusi BBM serta jenis kendaraan yang terjadi anomali. Jika terbukti pelanggaran, sanksi akan diberlakukan sesuai ketentuan, termasuk terhadap SPBU yang terbukti tidak menjalankan aturan," tegasnya. Polda Jambi melalui Dirreskrimsus Taufik Nurmandia telah memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan koordinasi awal dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) untuk verifikasi data.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, yang ikut dalam tim pemantauan, mengakui adanya penyimpangan nyata setelah pencocokan data digital. Ia berkomitmen mendorong penyusunan regulasi penertiban distribusi BBM subsidi di tingkat daerah melalui koordinasi dengan Pemprov Jambi. "Kami berharap pengawasan tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Jambi ini bisa jadi teladan dan model replikasi untuk wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa," kata Fasha. Sikap proaktif legislatif ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum di tingkat implementasi teknis di lapangan.
Sisi pengawasan administrasi negara juga diperkuat kehadiran Ombudsman RI. Anggota Ombudsman Nuzran Joher mengungkapkan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan BPH Migas yang akan melibatkan jaringan 34 perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia. "Kolaborasi ini bertujuan memastikan tata kelola dan distribusi BBM subsidi sesuai tugas dan fungsi BPH Migas dapat tepat sasaran kepada masyarakat," jelasnya. Ekspansi jaringan pengawasan ke tingkat perwakilan daerah diharapkan menciptakan sistem early warning yang lebih responsif terhadap anomali di lapangan.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, Syamsurizal, menyambut baik hasil pemantauan ini. Ia mengaku akan menjadikan temuan lapangan sebagai bahan evaluasi utama untuk menyusun regulasi internal (Peraturan Gubernur/Perbup) guna mengatur penggunaan BBM subsidi agar lebih tertib dan tepat sasaran. "Kita harapkan semuanya tertib dalam menggunakan BBM subsidi, karena masih banyak masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan," ucapnya. Sinergi pentahelix yang melibatkan BPH Migas, DPR, Ombudsman, Polisi, Pemda, PT Pertamina Patra Niaga, dan Ditjen Gakkum ESDM Kementerian ESDM menjadi kunci keberhasilan penertiban jangka panjang, bukan sekadar operasi musiman.