Pada Kamis, 9 Juli 2026, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, untuk memantau langsung proses pemulihan pasca bencana di wilayah tersebut. Tim yang dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka menemukan sejumlah infrastruktur vital dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan cukup parah dan memerlukan penanganan segera agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Satgas PRR dalam memastikan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh Sumatra berjalan sesuai target, mengingat wilayah ini rawan terhadap berbagai ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga longsor.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama tim adalah Bendungan Daerah Irigasi Pante Lhong Teupin Mane. Kerusakan pada struktur bendungan tersebut telah mengganggu fungsi pelayanan irigasi untuk areal pertanian seluas 15.000 hektare di wilayah hilir. Akibat terganggunya pasokan air, ribuan petani di Bireuen kesulitan mengairi sawah mereka secara optimal, sehingga aktivitas bercocok tanam terhambat dan berpotensi menurunkan produksi pangan lokal. Jika tidak segera direhabilitasi, kerusakan ini tidak hanya merugikan ekonomi petani tetapi juga dapat mengancam ketahanan pangan di Aceh mengingat Bireuen merupakan salah satu lumbung padi penting di provinsi tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, infrastruktur irigasi merupakan tulang punggung sektor pertanian Indonesia, terutama di wilayah barat seperti Sumatra. Data historis menunjukkan bahwa kerusakan pada sistem irigasi akibat bencana sering kali memicu krisis pangan mikro yang berkepanjangan jika penanganannya terlambat. Oleh karena itu, dorongan Satgas PRR untuk mempercepat rehabilitasi bendungan Pante Lhong melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian menjadi langkah krusial. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan memastikan alokasi anggaran serta teknis konstruksi tepat sasaran.
Tidak hanya bendungan, tim juga meninjau lahan pertanian di Desa Cot Ara yang terdampak bencana. Hasil monitoring menunjukkan kerusakan cukup berat pada area persawahan, dengan material yang menutupi lahan serta saluran irigasi yang tidak berfungsi. Nouldy Tangka menyatakan bahwa area tersebut memerlukan pembersihan material, perataan lahan, serta perbaikan saluran sebelum dapat kembali ditanami. Ia mengimbau Pemkab Bireuen melakukan pendataan rinci mengenai luas dan tingkat kerusakan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi, serta mempercepat koordinasi antara Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan BPBD setempat agar petani dapat segera kembali menanam.
Infrastruktur jalan dan jembatan turut menjadi fokus peninjauan. Jalan Alue Limeng saat ini masih mengalami longsor yang mengganggu mobilitas warga, dengan kondisi tanah yang labil menjadi kendala penanganan. Di lokasi yang sama, Jembatan Alue Limeng mengalami kerusakan berat dan merupakan satu-satunya akses penghubung bagi masyarakat setempat. Kerusakan jembatan ini berdampak langsung pada distribusi logistik, layanan dasar, dan aktivitas ekonomi harian. Penanganan cepat diperlukan tidak hanya untuk membuka akses namun juga mengamankan titik rawan longsor agar tidak terjadi korban jiwa susulan.
Fasilitas pendidikan juga tidak luput dari pantauan. SD Negeri 14 Leubok Iboih Juli dinilai sudah tidak layak digunakan karena berada di kawasan rawan longsor. Proses relokasi sekolah telah mendapat persetujuan, dan Satgas PRR mendorong percepatan koordinasi antara Pemkab Bireuen dan TNI agar pembangunan di lokasi baru dapat segera dimulai. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas agar kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa ancaman bahaya geologi.
Kasatgas PRR, Tito Karnavian, sebelumnya telah menekankan pentingnya penanganan cepat agar masyarakat tidak berlama-lama dalam kesulitan. Pernyataannya pada pertengahan Juni bahwa rakyat yang terkena bencana sudah tujuh bulan hidup susah menjadi pengingat akan urgensi eksekusi di lapangan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim I Satgas PRR di Bireuen merupakan wujud nyata dari arahan tersebut, sekaligus menegaskan perlunya percepatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dari sudut pandang tata kelola bencana, kasus Bireuen memperlihatkan kompleksitas rehabilitasi pascabencana yang tidak hanya menyangkut fisik infrastruktur tetapi juga pemulihan sosial-ekonomi. Tantangan terbesar sering kali terletak pada fragmentasi data dan lambatnya sinkronisasi antarinstansi. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geospasial dan platform pelaporan digital berbasis komunitas dapat menjadi katalis untuk memantau progres rehab secara real-time. Bagi industri teknologi dalam negeri, ini membuka peluang pengembangan solusi smart disaster recovery yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.
Ke depan, masyarakat Bireuen mengharapkan realisasi nyata dari berbagai rekomendasi yang dihasilkan melalui monitoring ini. Mengingat musim tanam dan cuaca dapat berubah, setiap keterlambatan akan memperpanjang penderitaan petani dan mengurangi produktivitas regional. Dengan dukungan penuh dari Satgas PRR serta komitmen pemangku kepentingan, pemulihan Bireuen diharapkan menjadi model rehabilitasi terpadu yang dapat direplikasi di wilayah Sumatra lainnya yang memiliki risiko bencana serupa.