Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi simbolik bertajuk "Salemba Berseru: Seni Lawan Tirani" di halaman Gedung Fakultas Kedokteran UI, Kampus Salemba, Jakarta, pada Ahad (12/7/2026). Aksi ini tidak sekadar pertunjukan seni, melainkan manifestasi kekhawatiran mahasiswa terhadap arah kebijakan negara yang dinilai menyimpang dari aspirasi rakyat. Melalui orasi, pertunjukan musik, dan pameran seni, BEM UI mengajak sivitas akademika dan masyarakat sipil untuk merefleksikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dinilai "tidak baik-baik saja".
Pemilihan Kampus Salemba sebagai lokus aksi sarat dengan makna historis. Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menyoroti peran kampus ini sebagai titik berkumpulnya ribuan mahasiswa pada 1998 silam sebelum menuju Gedung DPR, Senayan, menuntut reformasi dan hak-hak rakyat yang dikecualikan oleh rezim Soeharto. "Mereka menanyakan pada penguasa, pada intinya selalu sama: untuk siapa kalian berkuasa?" ujar Fathimah dalam orasinya. Ia menegaskan bahwa dua dekade berlalu, pertanyaan fundamental itu tetap bergema dan belum terjawab meski penguasa telah berganti nama dan wajah, kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Ilmi, memperkuat narasi tersebut dengan menyatakan bahwa Salemba Berseru merupakan simbolisasi kondisi negara yang "sengkarut" akibat kebijakan pemerintah. Dalam keadaaan tersebut, gerakan mahasiswa menyerukan solidaritas seluruh lapisan rakyat. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian agenda BEM UI pasca demonstrasi di Bundaran HI pertengahan Juni 2026, serta sosialisasi isu-isu nasional di area Car Free Day Jakarta akhir Juni lalu. Kehadiran organisasi mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Diponegoro (Undip) menandakan solidaritas lintas kampus yang mulai terbentuk.
Di balik nuansa seni dan sejarah, BEM UI menyematkan kritik substansial terhadap tata kelola kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Albani Ilmi menilai kebijakan fiskal saat ini "amat buruk", dengan dua contoh kasus utama: implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga terjadi korupsi di tingkat pimpinan, serta Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai bermuatan militeristik. Kritik ini bukan retorika kosong, melainkan didasari proyeksi bahwa Indonesia berpotensi menghadapi "puncak krisis" pada Agustus 2026 mendatang.
Albani menjelaskan logika di balik prediksi krisis Agustus tersebut. Bulan ke-8 menjadi momen kritis karena jatuh tempo pembayaran utang negara sekaligus dimulainya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Tekanan fiskal ganda ini, menurutnya, akan memperparah kondisi ekonomi yang sudah rapuh akibat kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak efisien dan korup. Tagline BEM UI "Menuju Indonesia Bangkrut" bukan sekadar slogan provokatif, melainkan proyeksi realistis berdasarkan analisis arus kas dan beban utang negara.
Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyoroti ketidaksesuaian antara alokasi anggaran masif dengan realisasi di lapangan. BEM UI menilai skema pelaksanaan yang melibatkan banyak perantara dan koperasi tanpa pengawasan ketat menciptakan celah korupsi struktural. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih dikritik karena model manajemen yang melibatkan personel TNI/Polri di tingkat desa, dinilai mengaburkan batas fungsi keamanan dan pemberdayaan ekonomi, serta berpotensi menguatkan praktik patronase politik di tingkat akar rumput.
Aksi Salemba Berseru juga memunculkan dinamika baru dalam gerakan mahasiswa kontemporer: penguatan peran seni dan budaya sebagai alat perlawanan (artivism). Dengan mengusung subtema "Seni Lawan Tirani", BEM UI mencoba melampaui format demonstrasi konvensional yang sering kaku dan konfrontatif. Pendekatan ini bertujuan menjangkau audiens lebih luas, termasuk generasi muda yang mungkin tidak terwakili oleh retorika politik tradisional, namun peduli pada isu keadilan dan kelangsungan hidup bangsa.
Secara luas, aksi ini merefleksikan ketegangan antara legitimasi politik hasil pemilu dengan akuntabilitas kebijakan publik. Mahasiswa memposisikan diri sebagai "agen perubahan" dan "jaga-jaga konstitusi" yang menuntut keberpihakan negara pada rakyat banyak, bukan oligarki atau kepentingan militer-bisnis. Apakah gerakan ini mampu memantik aksi solidaritas massal di seluruh daerah seperti harapan Albani, akan menguji kematangan organisasi mahasiswa dan respons pemerintah dalam menghadapi tekanan fiskal serta kepercayaan publik yang mulai erosi.