Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat secara resmi mengumumkan larangan impor terhadap "perangkat robotik canggih" dan inverter daya yang diproduksi di luar negeri pada Selasa lalu. Kebijakan ini, meskipun diklaim tidak menargetkan negara tertentu, diproyeksikan akan mengena keras pada China yang saat ini mendominasi rantai pasokan kedua teknologi tersebut. Penetapan ini menandai eskalasi terbaru dalam perang teknologi Washington-Beijing yang semakin melebar ke sektor otomasi fisik dan energi terbarukan.
Definisi FCC untuk "robot canggih" mencakup mesin yang mampu bergerak, menghindari rintangan, bernavigasi, dilengkapi sensor lingkungan, serta chip konektivitas jaringan dengan bobot minimal dua kilogram. Cakupan definisi ini sangat luas — tidak terbatas pada robot humanoid atau kuadruped yang viral di media sosial, melainkan mencakup robot vakum generasi mendatang yang memenuhi kriteria tersebut. Sementara untuk inverter, larangan ini mengancam posisi Sungrow dan Huawei, dua raksasa China yang menguasai pasar global inverter panel surya.
Latar belakang kebijakan ini tidak terlepas dari kekhawatiran keamanan siber yang berkepanjangan. FCC mengutip "risiko tidak dapat diterima bagi keamanan nasional" sebagai justifikasi utama. Menariknya, penetapan keamanan nasional ini merujuk pada investigasi The Verge mengenai kelemahan keamanan pada robot vakum Romo buatan DJI. Namun, prosedur pengajuan pengecualian (waiver) yang disediakan FCC justru tidak mewajibkan pemohon untuk memperbaiki keamanan produk — hanya meminta rencana detail memindahkan manufaktur ke AS.
Praktik ini mencerminkan pola yang sama dengan larangan router buatan asing sebelumnya: Washington mendorong reshoring manufaktur di bawah payung keamanan nasional. Sumber Reuters mengungkapkan FCC diperkirakan akan membebaskan banyak pemasok non-China dari restriksi ini, menguatkan dugaan bahwa kebijakan ini dirancang secara spesifik untuk memisahkan rantai pasokan teknologi kritis dari Beijing. Tesla sendiri telah menghentikan produksi Model S dan Model X untuk mengalihkan lini pabrik ke robot humanoid Optimus — sinyal kuat bahwa AS berusaha membangun ekosistem robotik domestik.
Bagi Indonesia, kebijakan ini menciptakan dinamika ganda. Di sisi satu, Indonesia sebagai negara dengan ambisi manufaktur 4.0 dan mitra dagang utama China berpotensi merasakan dampak sekunder. Perusahaan Indonesia yang mengimpor robot industri atau inverter surya dari China — yang volume-nya tidak kecil untuk proyek PLTS atap dan otomasi pabrik — harus mengevaluasi rantai pasokan. Di sisi lain, peluang terbuka bagi industri robotik domestik seperti PT Len Industri, startup robotik di Bandung dan Surabaya, serta program Making Indonesia 4.0 untuk mengisi kekosongan pasokan jika aliran dari China terhambat.
Sektor energi terbarukan Indonesia justru rentan. Target 23 persen campuran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 sangat bergantung pada ekspansi PLTS, di mana inverter China mendominasi pasar karena harga kompetitif. Jika larangan AS memicu efek domino ke negara mitra atau mengganggu produksi global Sungrow dan Huawei, biaya proyek surya di Indonesia bisa melonjak. Pemerintah perlu menyiapkan strategi diversifikasi sumber inverter, termasuk mendorong perakitan lokal melalui program TKDN.
Dalam konteks keamanan siber, Indonesia harus menarik pelajaran. FCC mengakui perusahaan tidak wajib melaporkan saat mendorong pembaruan keamanan ke perangkat — celah yang bisa dieksploitasi. BSSN dan Kominfo perlu memperketat regulasi keamanan perangkat IoT dan robotik yang masuk ke Indonesia, mengingat adopsi robot layanan di rumah sakit, hotel, dan pabrik semakin masif. Standar keamanan tidak boleh menjadi korban kebutuhan harga murah.
Ahli kebijakan teknologi dari CSIS Jakarta, mengingatkan bahwa "larangan berbasis asal negara tanpa standar keamanan teknis yang jelas menciptakan ketidakpastian hukum bagi bisnis global." Ia menilai pendekatan AS berpotensi memecah standar teknis global, memaksa perusahaan memilih antara pasar AS atau China. Indonesia sebagai negara non-blok harus mendorong kerangka standar keamanan produk berbasis konsensus multilateral, bukan unilateral.
Langkah selanjutnya FCC adalah meninjau pengajuan waiver, dengan jendela pembaruan keamanan dibuka hingga 1 Januari 2029. Namun, tanpa mekanisme verifikasi keamanan yang ketat, waiver berisiko hanya menjadi formalitas. Industri global — termasuk pemain Indonesia — harus mempersiapkan skenario terburuk: fragmentasi pasar robotik dan inverter menjadi blok AS dan blok non-AS, masing-masing dengan standar dan rantai pasokan terpisah.
Jangka panjang, perang robotik ini mempercepat perlombaan ototeknologi. China menargetkan produksi massal humanoid 2025, AS mendorong Optimus dan Figure AI, sementara Eropa mengandalkan ekosistem ROS (Robot Operating System). Indonesia tidak bisa menonton dari pinggir. Investasi riset robotik di UI, ITB, dan BPPT harus dipercepat, difokuskan pada aplikasi pertanian, manufaktur, dan pelayanan publik — domain di keunggulan lokal bisa dibangun tanpa bergantung penuh pada impor.