Amazon mengirimkan surel ke pelanggan pada Jumat lalu untuk memberitahukan pembaruan ketentuan layanan yang signifikan. Perubahan paling mencolok adalah klausul yang mewajibkan seluruh sengketa diselesaikan melalui arbitrase mengikat, sekaligus menutup pintu gugatan kelas atau class action. Langkah ini secara efektif mencegah pengguna bergabung dalam satu gugatan besar terhadap raksasa e-komers tersebut.
Dalam ketentuan baru, Amazon menyatakan bahwa setiap sengketa terkait penggunaan layanan atau produk yang dijual melalui platformnya akan diselesaikan via arbitrase, bukan pengadilan. Klausul "Class Action Waiver" melarang prosiding arbitrase dilakukan secara kolektif atau representatif. Pelanggan hanya dapat menuntut ganti rugi atas nama pribadi, dan tidak boleh bertindak sebagai perwakilan kepentingan umum.
Perubahan ini menandakan balik arah drastis dari kebijakan Amazon pada 2021. Saat itu, perusahaan justru menghapus klausul arbitrase wajib setelah menghadapi gelombang gugatan massal dari pengguna perangkat Alexa dan Echo yang khawatir soal privasi. Ribuan permintaan arbitrase individu dikirimkan sekaligus, menciptakan beban biaya dan administrasi yang masif bagi Amazon. Strategi "mass arbitration" itu memaksa perusahaan menghadapi biaya filing fee per kasus yang menumpuk hingga puluhan juta dolar.
Sekarang, Amazon mencoba menutup lubang itu dengan mengubah aturan mainnya. Alih-alih menghadapi ribuan arbitrase terpisah, ketentuan baru mengarahkan sengketa berskala besar ke jalur "mass arbitration" yang lebih terstruktur dan dikendalikan perusahaan. Para pengacara konsumen menilai ini sebagai upaya pra-emptif untuk menghindari presisi hukum yang merugikan, sambil mempertahankan keuntungan efisiensi biaya arbitrase dibanding pengadilan terbuka.
Bagi pelanggan, dampaknya nyata dan mengkhawatirkan. Hak untuk mengajukan gugatan kelas sering kali menjadi satu-satunya cara wajar bagi individu menuntut keadilan atas kerugian kecil — misalnya biaya langganan Prime yang dipungut tanpa persetujuan, atau kebijakan pengembalian produk yang merugikan. Biaya menyewa pengacara untuk gugatan individu dengan nilai ganti rugi hanya beberapa ratus dolar tidak pernah sebanding. Gugatan kelas menyamakan kaki tangan antara korporasi raksasa dan konsumen biasa.
Di Indonesia, praktik serupa justru mulai mendapat sorotan ketat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menetapkan hak konsumen untuk mengajukan gugatan secara kolektif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perdagangan juga telah menerbitkan peraturan yang melarang klausul ketidakadilan di syarat dan ketentuan platform digital. Amazon Web Services (AWS) memiliki kehadiran signifikan di Indonesia, meskipun platform e-komers Amazon.com tidak beroperasi langsung di sini.
Namun, banyak startup dan platform e-komers lokal — seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bukalapak — memiliki syarat dan ketentuan yang mengandung klausul arbitrase. Beberapa bahkan mencantumkan yurisdiksi hukum Singapura atau Hong Kong, menjauhkan akses keadilan bagi pengguna Indonesia. Praktik Amazon ini bisa menjadi preseden buruk yang ditiru pemain lokal untuk melindungi diri dari gugatan massal, misalnya soal kebocoran data pribadi atau praktik harga tidak adil.
Ahuk hukum teknologi di Jakarta, Andriyan, menilai klausul larangan gugatan kelas di syarat layanan digital Indonesia rawan dinyatakan batal demi hukum. "Pasal 18 UUPK melarang klausul yang melepaskan tanggung jawab pelaku usaha. Jika klausul arbitrase digunakan untuk menghalangi akses keadilan kolektif, pengadilan berwenang mengabaikannya," ujarnya. Ia menambahkan, Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2025 telah memperluas ruang gugatan perwakilan (class action) di bidang konsumen.
Amazon memang mengizinkan pelanggan menolak klausul arbitrase baru dengan mengirim notifikasi tertulis dalam 30 hari. Namun, mekanisme opt-out ini sengaja dibuat tidak terlihat — tersembunyi di bagian bawah surel atau halaman kebijakan hukum yang jarang dibuka pengguna. Data historis menunjukkan kurang dari 1 persen pelanggan yang benar-benar menolak klausul serupa di masa lalu. Mayoritas pengguna tidak sadar hak mereka terpotong hingga sengketa nyata terjadi.
Para pengacara konsumen di AS sudah menyiapkan strategi menantang keabsahan klausul ini di pengadilan. Argumen utamanya: klausul ini bersifat "unconscionable" (tidak masuk akal) karena ketidakseimbangan kekuatan barganing yang ekstrem, serta melanggar kebijakan publik yang mendukung akses keadilan. Beberapa yurisdiksi seperti California dan Washington memiliki preseden menolak klausul arbitrase yang terlalu membatasi hak konsumen.
Kendati demikian, tren industri teknologi global jelas bergerak ke arah privatisasi penyelesaian sengketa. Meta, Google, Microsoft, dan Apple semuanya memiliki klausul arbitrase wajib dengan larangan gugatan kelas di syarat layanan mereka. Arbitrase memberikan keuntungan bagi korporasi: prosiding rahasia, tidak ada juri, preseden hukum tidak mengikat, dan biaya sering kali dibebankan ke pihak yang mengajukan gugatan. Bagi konsumen, ini berarti keadilan jadi lebih mahal, lebih lambat, dan kurang transparan.
Ke depan, perhatian akan beralih ke respons regulasi. Komisi Perdagangan Federal (FTC) AS sedang meninjau praktik klausul ketidakadilan di kontrak digital. Di sisi lain, Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) mulai menetapkan standar keadilan prosedural yang wajib dipenuhi platform besar. Indonesia, melalui revisi UUPK dan RUU Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan, punya momentum untuk menetapkan batas tegas: klausul arbitrase tidak boleh digunakan sebagai perisai untuk menghindari akuntabilitas massal.