Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 6,8 juta nomor ponsel baru telah diregistrasi memakai verifikasi biometrik wajah sejak uji coba Januari hingga penerapan wajib pada 1 Juli. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan capaian itu dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta pada 14 Juli sebagai bentuk penguatan identitas pengguna seluler di Tanah Air.
Kebijakan registrasi berbasis rekam wajah menggantikan skema lama yang hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor kartu keluarga. Proses verifikasi kini dilakukan dengan mencocokkan citra wajah pelanggan terhadap data kependudukan milik Direktorat Jenderal Dukcapil. Operator seluler dilarang menyimpan data biometrik pelanggan, berbeda dengan praktik di sektor perbankan yang diperbolehkan menyimpan cetak biru wajah nasabah.
Pemerintah memandang langkah ini mendesak karena penyalahgunaan identitas digital masih marak. Meutya menuturkan kebocoran data dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir terus dimanfaatkan pelaku kejahatan hingga saat ini. NIK warga kerap dipakai pihak tak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk membuka nomor seluler ilegal.
Praktik judi online dan penipuan siber kerap mengandalkan anonymitas nomor prabayar. Dengan registrasi wajah, setiap nomor diharapkan terhubung dengan pemilik identitas sah sehingga ruang gerak pelaku kejahatan menyempit. Kebijakan ini juga menjawab tingginya keluhan masyarakat atas SMS dan panggilan spam yang sulit dilacak.
Latar belakang kebijakan ini bermula dari tingginya angka penyalahgunaan NIK untuk kepentingan registrasi massal. Sebelumnya, satu NIK bisa digunakan mendaftarkan belasan bahkan puluhan kartu SIM berbeda. Kondisi itu memicu munculnya industri penjualan nomor tidak terdaftar yang rawan disusupi kegiatan melanggar hukum.
Bagi industri telekomunikasi, aturan baru menuntut investasi sistem pengenalan wajah yang terintegrasi dengan Dukcapil. Operator harus menyesuaikan aplikasi pendaftaran dan menambah layar verifikasi di gerai maupun kanal digital. Meski menambah biaya operasional, langkah ini diyakini menekan fraud dan membersihkan basis data pelanggan dari nomor bodong.
Dampak langsung dirasakan konsumen yang membeli kartu perdana baru. Mereka wajib mengunggah swafoto dan menyatakan kecocokan wajah secara langsung. Prosesnya berlangsung cepat, namun menjadi tantangan bagi warga di daerah dengan koneksi internet buruk atau perangkat usang yang tidak mendukung kamera resolusi memadai.
Di sisi perlindungan data, larangan penyimpanan biometrik oleh operator memberi napas lega bagi pembela privasi. Namun, pertanyaan muncul terkait keamanan saluran transmisi ke server Dukcapil. Pemerintah perlu menjamin tidak ada titik lemah saat citra wajah dikirim dari gerai ke pusat verifikasi kependudukan.
Meutya Hafid mengajak masyarakat segera memanfaatkan layanan registrasi biometrik pada operator masing-masing. "Sudah 6,8 juta masyarakat yang melakukan registrasi biometrik ini dan ini juga mengajak di sini untuk membantu, sehingga nomor-nomor itu nanti dikenali milik siapa dengan cara yang bertanggung jawab," ujarnya. Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah yang ingin setiap nomor seluler dapat ditelusuri secara akurat.
Ia menekankan bahwa kepastian kepemilikan nomor penting demi meminimalkan penyalahgunaan identitas. Pemerintah tidak ingin kebocoran masa lalu terus menjadi beban keamanan nasional. Verifikasi wajah menjadi pagar depan agar NIK tidak lagi diperdagangkan begitu saja oleh sindikat digital.
Ke depan, Komdigi diperkirakan akan memperluas kewajiban serupa ke layanan lain yang berbasis nomor telepon. Verifikasi biometrik berpotensi menjadi standar bagi pendaftaran layanan fintech dan e-commerce yang selama ini rawan pembobolan akun. Sinergi antar kementerian akan menentukan kelancaran ekosistem identitas digital nasional.
Tren penguatan autentikasi wajah menunjukkan arah negara yang serius membangun keamanan siber berbasis identitas fisik. Jika implementasi terjaga, Indonesia bisa menjadi contoh pengaturan biometrik seluler di Asia Tenggara. Kepercayaan publik terhadap perlindungan data akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang.