True the Vote, kelompok penyangkal pemilu yang sebelumnya membuat film kontroversial 2000 Mules, kini menyiapkan film dokumenter anyar. Film berjudul Trap ini diklaim akan mengungkap tuduhan kecurangan sistematis dalam pemilu Amerika Serikat, terutama di komunitas kulit hitam. Produser film bekerja sama dengan Pendeta Lorenzo Sewell, pengkhotbah asal Detroit yang pernah berpidato pada upacara pelantikan Donald Trump tahun lalu.
Film ini merupakan kelanjutan dari narasi yang diangkat dalam 2000 Mules, film buatan Dinesh d’Souza yang kini sudah ditarik dari peredaran setelah studio Salem Media Group menyelesaikan gugatan pencemaran nama baik. True the Vote sebelumnya menggunakan data yang dianggap palsu untuk menuduh adanya “mule” yang memasukkan surat suara ke kotak suara di negara bagian swing. Gugatan yang diajukan oleh Ramon Jackson, aktivis politik Detroit, menuduh pejabat pemilu Demokrat seperti Sekretaris Negara Michigan Jocelyn Benson dan Clerk Kota Detroit Janice Winfrey terlibat skema pendaftaran pemilih fiktif sejak 2017. Pengadilan menolak kasus ini karena kurangnya kewenangan hukum dan bukti yang memadai.
Sewell, yang mengaku memiliki sistem pendeteksi kecurangan, menyatakan film Trap akan dirilis “sebulan lagi atau lebih”. Ia mengklaim dapat melacak pola kecurangan di berbagai kota dengan populasi kulit hitam berpenghasilan rendah seperti Atlanta, Baltimore, St. Louis, New Orleans, dan Philadelphia. Meski tidak memiliki bukti nyata, Sewell bersikeras, “Saya bisa mendeteksi dan menentukan kecurangan dalam pemilu apa pun, titik.” Ia juga mengemukakan klaim keliru bahwa pemilih kulit hitam tidak menggunakan surat suara absentee, padahal studi terbaru menunjukkan bahwa pemungutan suara melalui pos lebih umum di kalangan pemilih kulit hitam di daerah dengan tingkat kejahatan kebencian tinggi.
Sewell menyertakan 10 afidavit dari pemilih yang mengaku alamat atau identitas mereka digunakan untuk mencurangi pemilu. Namun, WIRED tidak dapat memverifikasi klaim-klaim tersebut secara independen. Ia juga menunjukkan foto amplop surat suara dengan nama-nama yang menurutnya tidak asli. Ketika ditanya bagaimana Benson, Winfrey, atau pejabat lain bisa mengidentifikasi pemilih fiktif, bagaimana mereka bisa mendaftarkan nama dan alamat palsu, serta bagaimana surat suara absentee bisa dikirim, Sewell tidak memberikan jawaban konkret.
True the Vote, yang didirikan oleh Catherine Engelbrecht, belum memberikan komentar resmi. Namun, dalam buletin terbaru Engelbrecht disebutkan bahwa mereka sedang “syuting dokumenter di Detroit”. Rekan pendirinya, Gregg Phillips, yang pernah membuat klaim aneh seperti “teleportasi ke Waffle House”, juga menyinggung dokumenter ini di Truth Social. Phillips memuji Sewell dan menyebut film tersebut akan membuat “mules terlihat seperti permainan anak-anak”. Ia juga mengunggah foto bersama Phillips, Engelbrecht, dan Tina Peters, mantan Clerk Mesa County yang diampuni setelah menggunakan kredensial orang lain untuk mengakses sistem manajemen pemilu.
Para pakar pemilu seperti David Becker dari Center for Election Innovation and Research mengkritik keras film-film buatan True the Vote. Becker menyatakan, “Pemilu 2020 adalah pemilu yang paling diawasi dalam sejarah dunia, sehingga klaim apa pun yang dibuat enam tahun kemudian jelas palsu dan hanya bertujuan menimbulkan keraguan terhadap pemilu yang hasilnya tidak disukai pembuat film.”
Di Indonesia, sistem pemilu sudah menggunakan teknologi e-voting di beberapa daerah dan sistem pemungutan suara berbasis elektronik di tingkat desa. Meski berbeda, tantangan disinformasi pasca-pemilu juga mengintai. Lembaga pemantau seperti Perludem dan platform cek fakta seperti TurnBackHoax.id selalu waspada terhadap film atau video yang mencoba mencemarkan nama baik kandidat dengan narasi palsu, mirip dengan kasus 2000 Mules di Amerika.
Film-film seperti Trap berpotensi menguatkan narasi konspirasi yang sudah beredar di media sosial, terutama menjelang pemilu parlemen dan presiden 2024. Di tengah maraknya deepfake dan manipulasi video, masyarakat Indonesia perlu kritis terhadap bukti yang disajikan. Lembaga seperti Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengingatkan publik untuk tidak mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi.
Tren global menunjukkan bahwa kelompok-kelompok penyangkal pemilu semakin memanfaatkan media dokumenter sebagai alat propaganda. Hal ini memaksa penyelenggara pemilu di mana pun, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan transparansi dan literasi pemilih. Ke depannya, kita mungkin akan melihat lebih banyak upaya hukum terhadap produksi film yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
Dengan demikian, film Trap tidak hanya menjadi isu di Amerika, tetapi juga peringatan bagi negara-negara yang menghargai demokrasi. Masyarakat sipil di Indonesia harus waspada dan terus mendorong penggunaan teknologi pemilu yang akuntabel serta melindungi integritas pemilu dari narasi-narasi palsu.