Communications Workers of America (CWA) mengajukan tuduhan praktik ketenagakerjaan tidak adil terhadap Microsoft ke National Labor Relations Board (NLRB) pada 15 Juli 2025. Gugatan itu menyusul pemutusan hubungan kerja besar-besaran di divisi Xbox yang menurut serikat buruh dilakukan tanpa negosiasi iktikad baik.
CWA menuduh Microsoft melakukan bargaining in bad faith, tindakan koersif, penolakan kontrak, dan gagal memberi pemberitahuan kepada pekerja yang terkena dampak. Di Kanada, CWA Canada juga mengambil tindakan hukum serupa terhadap perusahaan raksasa teknologi tersebut. Kasus ini dilaporkan pertama kali oleh Game Developer dan tercatat dalam basis data pengaduan NLRB.
Pada 6 Juli, Microsoft mengumumkan pemotongan 1.600 posisi di Xbox secara langsung, dengan rencana pengurangan 1.600 karyawan lainnya sepanjang tahun fiskal mendatang. Gelombang itu menyentuh Activision, Blizzard, King, Mojang, Xbox Game Studios, dan ZeniMax yang membawahi Arkane, Bethesda, id Software, MachineGames, serta ZeniMax Online. Di hari yang sama, perusahaan memangkas 3.200 pekerja di luar divisi Xbox.
Microsoft turut melepas empat studio Xbox yakni Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, dan Undead Labs. Kabar tentang kemungkinan penutupan Arkane ikut beredar di kalangan industri. Bagi serikat pekerja, langkah tersebut menunjukkan pengabaian terhadap talenta kreatif yang selama ini membangun waralaba game kelas atas.
Upaya serikat pekerja di industri game mulai menguat sejak akhir 2021. Studio di bawah Microsoft memimpin gerakan organisasi buruh di segmen AAA. CWA menaungi ratusan karyawan Xbox di AS dan Kanada, serta total 3.500 pekerja di seluruh industri game. CWA Canada secara khusus mewakili karyaawan Bethesda di Montreal.
Sebelum pengumuman pemecatan, anggota serikat Xbox telah mendesak transparansi dan negosiasi iktikad baik. Mereka menilai Microsoft kerap mengabaikan usulan serikat, salah kelola sumber daya, dan lamban dalam perlindungan pekerja. Ketegangan ini memuncak ketika ribuan orang kehilangan pekerjaan tanpa pemberitahuan memadai.
Di Indonesia, ekosistem game masih didominasi studio independen dan mitra pihak ketiga. Isu pemecatan massal dan hak serikat pekerja belum setajam di AS, namun tren kontrak proyek dan outsourching membuat pekerja lokal rentan. Regulasi ketenagakerjaan kita mengenal serikat namun pengorganisasian di sektor kreatif digital masih minim. Berita ini relevan sebagai pengingat bahwa proteksi buruh penting saat modal masuk ke industri hiburan digital.
Karyawan Bethesda Montreal yang menggarap Fallout dan The Elder Scrolls mengaku terkejut karena tidak ada pemberitahuan awal. "Mereka tidak tahu mengapa dan bagaimana mereka menjadi target, serta khawatir dampaknya pada game yang sedang dikembangkan," tulis CWA dalam rilis resminya. Frank Arace, Wakil Presiden CWA District 9, menegaskan Microsoft punya dana untuk mempertahankan tim Xbox namun memilih alokasi lain.
"Pekerja tersebut tidak akan diperlakukan sebagai barang sekali pakai," kata Arace. Simon Prefontaine, mantan karyawan Bethesda sekaligus pengorganisasi serikat, menyatakan pengacara di AS dan Kanada menilai pemecatan itu ilegal. "Kami siap melakukan segala upaya agar anggota kembali bekerja pada game yang kami cintai," ujarnya kepada Game Developer.
Pada Rabu pekan ini, pekerja Xbox di enam lokasi studio di AS dan Kanada menggelar aksi protes bertajuk Save Our Devs. Mereka menuntut kejelasan dan keadilan bagi rekan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Aksi lintas batas negara ini menunjukkan solidaritas serikat yang mulai terorganisir di industri game global.
Ke depan, proses di NLRB dapat berujung pada mediasi atau sanksi jika Microsoft terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan federal. Di Kanada, gugatan serupa akan melewati jalur hukum ketenagakerjaan provinsi. Bagi industri, sengketa ini berpotensi mengubah cara publisher raksasa bernegosiasi dengan serikat saat merombak struktur studio.
Tren konsolidasi dan pengurangan biaya di sektor game global kemungkinan berlanjut seiring tekanan ekonomi dan pergeseran ke platform baru. Namun tekanan serikat pekerja memaksa perusahaan mempertimbangkan aspek sosial, bukan sekadar efisiensi. Pengembang di berbagai negara, termasuk Indonesia, dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya perlindungan kolektif di era industri kreatif digital.