Kabupaten Bireuen memiliki posisi strategis di pesisir utara Aceh dengan garis pantai yang menghadap langsung ke Selat Malaka, jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Kondisi geografis ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian warga setempat. Tambak udang dan bandeng menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan regional. Kerusakan pada infrastruktur budidaya akibat bencana mengancam stabilitas ekonomi lokal.
Sebagai daerah pesisir yang bertumpu pada perikanan, keberlanjutan tambak merupakan faktor krusial menjaga denyut ekonomi Bireuen. Tim I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera yang dipimpin Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka melakukan monitoring dan evaluasi di kabupaten tersebut pada 9 Juli 2026. Kunjungan tersebut mencakup peninjauan jalan, sawah, bendungan, serta sentra tambak warga yang terdampak.
Lokasi yang mendapat perhatian khusus adalah tambak di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka. Pantauan di lapangan menunjukkan tanggul tambak rusak, saluran air terganggu, dan area budidaya tertutup material sisa bencana. Kerusakan tanggul berpotensi menyebabkan intrusi air laut atau kegagalan siklus budidaya. Pembersihan dan perbaikan fisik harus segera dilakukan agar petani dapat kembali menanam benih.
Tim mengidentifikasi kebutuhan mendesak berupa alat berat ekskavator untuk memperbaiki tanggul, menggali saluran, serta membersihkan area terdampak. Nouldy Tangka menekankan bahwa bantuan mekanis tersebut esensial mengingat keterbatasan tenaga manual. Satgas PRR lantas mendorong koordinasi antara Pemkab Bireuen, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, BPBD, dan kementerian terkait agar rehabilitasi cepat terlaksana.
Sinergi lintas instansi ini krusial karena sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar sepertiga PDRB Bireuen. Data pemerintah daerah menunjukkan ketergantungan tinggi masyarakat pada budidaya tambak. Jika pemulihan terlambat, angka kemiskinan pesisir diprediksi naik dan pasokan protein hewani di Aceh terganggu. Oleh karena itu, intervensi tepat waktu menjadi prioritas pemulihan ekonomi.
Dalam skala regional, data Satgas PRR per 12 Juli 2026 mencatat Aceh sebagai wilayah dengan dampak terluas pada perikanan budidaya. Luas tambak terdampak mencapai 30.417,17 hektare, sekitar 97 persen dari total 31.248,34 hektare di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Selain itu, 1.953 unit keramba rusak dari total 2.053 unit. Angka masif ini memperlihatkan urgensi penanganan terpadu.
Pendataan by name by address (BNBA) telah memverifikasi 14.051 pembudidaya di Aceh dari 16.023 terdampak di tiga provinsi. Seluruh 16 kabupaten/kota terdampak di Aceh telah menyerahkan data BNBA ke pusat. Data tersebut menjadi dasar program rehabilitasi dan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Transparansi data memastikan bantuan tepat sasaran.
Dalam laporan kepada Kasatgas PRR Tito Karnavian, Nouldy Tangka menyatakan percepatan rehab tambak penting untuk mengembalikan produktivitas dan memulihkan ekonomi pesisir. Selain perbaikan infrastruktur, dibutuhkan strategi ketahanan bencana jangka panjang. Integrasi teknologi seperti pemetaan drone dan sensor lingkungan dapat mempercepat verifikasi kerusakan serta monitoring progres. Dengan demikian, ekonomi warga Bireuen lebih tangguh menghadapi bencana masa depan.