Tiga puluh gugatan baru disampaikan ke pengadilan federal California, menyasar OpenAI dan CEO-nya Sam Altman. Gugatan ini dilimpirkan oleh para siswa, guru, bahkan kepala sekolah yang menjadi saksi mata kejadian penembakan massal di Tumbler Ridge, Kanada.
Para pihak yang menggugui menuduh OpenAI memberikan 'bantuan substanstial' kepada pelaku penembakan, yakni Jesse Van Rootselaar, sebelum kejadian terjadi. Mereka menyatakan bahwa sistem AI milik OpenAI, yaitu ChatGPT, sempat mendeteksi percakapan terkait kekerasan dengan senjata api dari akun pelaku. Tim keselamatan internal pun merekomendasikan agar OpenAI menghubungi otoritas Kanada. Namun, laporan menyebutkan bahwa Chief Global Affairs Officer OpenAI, Chris Lehane, turut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk tidak bertindak, khawatir akan dampaknya pada citra dan keuangan perusahaan.
Gugatan ini mirip dengan serangkaian gugatan sebelumnya yang diajukan oleh keluarga korban pada April lalu. Mereka juga menyoroti kegagalan OpenAI untuk bertindak setelah sistem otomatis mereka memicu peringatan terhadap percakapan yang mengandung ancaman kekerasan.
Sebagaimana digambarkan dalam dokumen gugatan, OpenAI justru din accusé membiarkan pelaku tetap mengakses layanan ChatGPT dengan cara 'menonaktifkan' akunnya, bukan memberlakukan pemblokiran penuh. Hal ini menurut pihak guguh, memungkinkan pelaku mendaftar kembali menggunakan email lain dan melanjutkan interaksi dengan chatbot tersebut.
"Memberikan akses berkelanjutan kepada pelaku terhadap alat ini secara sendiri-sendiri sudah menjadi bentuk bantuan substanstial," ungkap gugatan. Mereka meyakini bahwa akses yang diberikan oleh OpenAI menjadi faktor kunci dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut.
Respon dari OpenAI datang melalui Chief Strategy Officer-nya, Jason Kwon, lewat platform X (dulunya Twitter). Ia menolak semua tuduhan, menyebut isi gugatan mengandung 'klaim-klaim yang salah'. Kwon juga membantah adanya pengaruh politik atau faktor hubungan publik dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan.
"Sangat tidak benar jika dikatakan bahwa orang-orang yang berada di pusat dari keputusan-keputusan yang menantang ini tidak mengutamakan keselamatan," tulisnya.
Di sisi lain, OpenAI juga sedang menghadapi gugatan dari pemerintah Florida, yang tuduhi perusahaan serupa terkait dengan kasus penembakan massal lainnya, termasuk serangan di Florida State University tahun lalu.
Lebih lanjut, peristiwa ini memicu pertanyaan serius mengenai tanggung jawab platform AI ketika berhadapan dengan risiko nyata. Apakah sistem AI yang canggih cukup hanya untuk mendeteksi bahaya, atau harus juga bertindak? Pertanyaan ini semakin relevan mengingat AI semakin tertanam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan remaja dan pelajar.
Di Indonesia, belum ada regulasi yang spesifik mengatur tanggung jawab platform AI dalam situasi darurat seperti ini. Produk kecerdasan buatan seperti ChatGPT belum resmi diluncurkan secara komersial di sini, meskipun banyak pengguna yang mengaksesnya secara tidak resmi.
Namun, dengan berkembangnya teknologi serta kesadaran akan potensi bahaya AI, pemerintah Indonesia diperlukan untuk mulai mengkaji kerangka hukum yang lebih ketat terkait pertanggungjawaban platform AI.
Sementara itu, para ahli hukum dan etika teknologi menyoroti perlunya kolaborasi antara pengembang AI dan otoritas hukum, terutama di era di mana AI bisa menjadi alat bantu kriminalitas maupun pencegahan kejahatan.
"Ini bukan lagi sekadar soal inovasi," kata salah satu pakar keamanan siber lokal. "Tapi juga soal bagaimana kita menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan nyawa manusia."
Sejauh ini, belum diketahui apakah gugatan ini akan berkembang hingga ke pengadangan atas, atau bagaimana sanksi yang mungkin diberikan terhadap OpenAI. Yang jelas, kasus ini menjadi titik tolak penting bagi industri AI global maupun lokal dalam menilai etika dan tanggung jawab penggunaan teknologi semacam ini.