Petinggi OpenAI dan Anthropic secara terbuka meminta parlemen Inggris untuk meninggalkan pendekatan regulasi sukarela dan beralih ke kerangka hukum yang mengikat. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi dengar pendapat di hadapan Komite Bisnis, Inovasi, Sains, dan Perdagangan Inggris, menandai pergeseran sikap drastis dari perusahaan teknologi raksasa yang selama ini cenderung enggan diatur oleh pemerintah.
Liam Booth-Smith, kepala operasional Anthropic di Eropa, menegaskan di depan para anggota parlemen bahwa komitmen sukarela tidak lagi memadai untuk menjamin keamanan pengembangan kecerdasan buatan. Menurutnya, aturan harus bersifat wajib dan memiliki kekuatan hukum penuh agar perusahaan tidak bisa mengabaikan standar keamanan demi kepentingan bisnis semata.
Senada dengan Booth-Smith, wakil presiden OpenAI, Tom Duff Gordon, menyatakan dukungannya terhadap kerangka hukum statuter, terutama terkait kewajiban pelaporan insiden keamanan. Duff Gordon berpendapat bahwa mengandalkan niat baik perusahaan untuk mengelola risiko di tingkat perbatasan (frontier risk) bukanlah strategi jangka panjang yang sehat bagi masyarakat global.
Namun, seruan ini tidak sepenuhnya diamini oleh raksasa teknologi lain. Perwakilan Google DeepMind dan Meta justru mengambil sikap defensif. Owen Larter dari DeepMind memilih untuk menekankan fokus pada standarisasi, sementara Rob Sherman dari Meta mengingatkan bahwa Inggris sudah memiliki badan pengawas yang mumpuni, sehingga tidak perlu memulai regulasi dari nol.
Perpecahan ini mengungkap celah besar dalam tata kelola teknologi global. Ketua komite, Liam Byrne, menyatakan bahwa tujuan dari sesi ini adalah untuk menyoroti perbedaan tajam antara perusahaan-perusahaan terkaya di dunia terkait tanggung jawab sosial mereka. Byrne menegaskan bahwa ketergantungan pada regulasi mandiri terbukti tidak efektif dalam mengendalikan kecepatan inovasi yang berisiko tinggi.
Kekhawatiran parlemen Inggris semakin diperkuat oleh pernyataan Direktur MI5, Ken McCallum, yang memberi peringatan keras mengenai potensi AI dalam pengembangan senjata biologis. McCallum menilai bahwa risiko penyalahgunaan teknologi untuk tujuan terorisme biologis adalah ancaman nyata yang harus segera dimitigasi melalui pengawasan negara yang ketat.
Kondisi di Inggris saat ini menempatkan lembaga seperti AI Security Institute (AISI) dalam posisi sulit. Saat ini, pengujian model AI oleh AISI masih bersifat opsional, bergantung pada kesediaan perusahaan untuk menyerahkan data mereka. Henry de Zoete, direktur AISI, mengakui secara jujur bahwa instansinya tidak memiliki wewenang hukum untuk melarang perilisan model yang dianggap berbahaya.
Ketergantungan terhadap kebijakan Amerika Serikat juga menjadi kendala utama. Banyak perusahaan AI yang berbasis di AS merasa bahwa akses data model mereka harus mendapatkan restu dari pemerintah Washington terlebih dahulu. Hal ini menciptakan hambatan birokrasi bagi regulator di negara lain, termasuk Inggris, dalam meninjau keamanan teknologi sebelum dipasarkan secara massal.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin penting dalam merumuskan strategi nasional kecerdasan buatan. Sebagai negara dengan adopsi teknologi digital yang sangat pesat, Indonesia saat ini masih mengandalkan etika dan panduan teknis yang belum memiliki kekuatan sanksi hukum yang tegas. Ketiadaan aturan mengikat dapat menempatkan pengguna lokal pada posisi rentan jika terjadi kegagalan sistem atau penyalahgunaan data oleh model AI yang tidak teruji.
Selain itu, ketergantungan Indonesia pada infrastruktur AI dari perusahaan global menuntut pemerintah untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan. Jika perusahaan sekaliber OpenAI saja meminta aturan yang lebih ketat di negara maju, Indonesia perlu mempercepat pembentukan regulasi yang tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari dampak negatif sistem AI yang bersifat kotak hitam (black box).
Ke depannya, tren regulasi global diperkirakan akan bergerak menuju standar yang lebih ketat, serupa dengan GDPR di Eropa. Inggris berencana memanfaatkan momentum kepemimpinan mereka di G20 untuk mendorong konvensi internasional mengenai keamanan AI yang independen dari kepentingan domestik satu negara tertentu. Langkah ini dinilai krusial agar risiko teknologi tidak berkembang lebih cepat daripada kemampuan pemerintah untuk melakukan pengawasan.
Pada akhirnya, industri AI berada di titik nadir antara kebebasan berinovasi dan tanggung jawab keamanan. Para mantan peneliti dari laboratorium AI terkemuka pun telah memperingatkan bahwa perusahaan sering kali terjebak dalam perlombaan senjata yang tidak perlu. Jika pemerintah tidak segera mengambil peran sebagai wasit melalui undang-undang yang mengikat, masyarakatlah yang akan menanggung risiko terbesar dari setiap kegagalan teknis yang terjadi di masa depan.