Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan bahwa tingginya volume sampah plastik di garis pantai dunia bukan sekadar indikasi lemahnya kampanye pengurangan plastik. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH, Agus Rulsy, menyoroti akar masalah yang bersumber dari sistem produksi dan konsumsi yang belum menerapkan prinsip keberlanjutan.
Menurut Agus, masyarakat saat ini masih terjebak dalam pola produksi sebanyak-banyaknya untuk dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Dampak dari sampah yang dihasilkan kerap kali diabaikan. Pernyataan ini muncul di tengah peringatan Plastic Free July yang kembali mengajak publik global memangkas penggunaan plastik sekali pakai.
Studi bertajuk "Food and Beverage Plastics Dominate Global Shorelines" yang terbit di jurnal One Earth pada 19 Juni 2026 memberikan gambaran suram. Setiap tahunnya, dunia kehilangan 20 juta ton plastik yang bocor ke lingkungan. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini jauh melampaui sekadar kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan.
Penelitian tersebut juga menguji efektivitas larangan kantong plastik di berbagai belahan dunia. Sejak 2003, lebih dari 30 negara di Afrika telah menerapkan regulasi pelarangan. Namun, realitas di lapangan tidak seragam. Di negara seperti Mesir, Aljazair, dan Nigeria yang belum mengadopsi aturan ketat, kantong plastik masih bertengger sebagai tiga jenis sampah terbanyak di pesisir.
Ironisnya, pelarangan di negara yang pro-lingkungan pun tak menjamin kebersihan pantai. Maroko, Tunisia, Senegal, dan Kamerun mencatatkan sampah kantong tetap mendominasi bibir pantai meski pemerintahnya sudah lama menerapkan kebijakan anti-plastik. Kondisi ini membuktikan bahwa instrumen larangan tanpa perubahan sistemik di hulu industri tidak akan pernah menyelesaikan krisis.
Bagi Indonesia, temuan ini menjadi cermin penting mengingat negara kita menjadi salah satu penyumbang sampah laut terbesar di dunia. Hampir seluruh produk makanan dan minuman di pasaran lokal masih mengandalkan kemasan plastik sekali pakai. Kemasan ini dirancang tanpa mempertimbangkan kemudahan daur ulang maupun penggunaan kembali.
Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang mengutamakan kepraktisan dan kecepatan memperparah situasi. Karakteristik plastik yang ringan membuatnya mudah terbawa aliran air menuju sungai, pesisir, hingga laut. Agus Rulsy mencatat bahwa laju peningkatan jenis sampah kemasan plastik tidak diimbangi oleh kapasitas pengelolaan sampah di daerah-daerah.
Ujian sesungguhnya ada pada transisi dari ekonomi linier ke ekonomi sirkular. Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia belum merata, sementara industri terus memproduksi kemasan baru setiap hari. Tanpa intervensi kebijakan yang menyentuh produsen, kampanye lingkungan di tingkat konsumen akan terus berjalan di tempat.
"Kita masih pada posisi pola produksi sebanyak-banyaknya untuk dikonsumsi sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan dampak dari sampah yang dihasilkan," ujar Agus Rulsy. Ia mengakui bahwa kebijakan pelarangan plastik sekali pakai tidak serta-merta menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Pandangan serupa namun lebih kritis dilontarkan Juru Kampanye Urban dan Kebijakan Tata Ruang WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan. Menurutnya, narasi "darurat sampah" selama ini sengaja digeser untuk menyudutkan konsumen sebagai penjahat lingkungan tunggal. "Pendekatan moralistik ini gagal total karena menolak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, yakni kegagalan struktural pada sistem produksi dan distribusi produk yang dipaksakan oleh industri kepada publik," tegas Wahyu.
Ke depan, penguatan implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) dinilai sebagai langkah krusial. Melalui EPR, produsen wajib ikut bertanggung jawab terhadap kemasan pascakonsumsi, dibarengi penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Pembangunan budaya mencegah sampah melalui edukasi juga harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem di hulu.
Industri teknologi pengelolaan sampah, seperti sistem sorting otomatis berbasis kecerdasan buatan dan inovasi kemasan biodegradable, diproyeksikan akan mendapat tempat di Indonesia. Namun, teknologi apa pun tidak akan berdampak maksimal jika paradigma produksi massal tak diubah. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci utama menahan laju kebocoran plastik ke ekosistem laut.