Di satu sisi kita mendengar manifesto Mark Zuckerberg yang indah: superinteligensi harus terbuka untuk semua. Di sisi lain, OpenAI menggenggam karyawannya dengan buyback Rp 114 triliun, Amazon membangun pembangkit gas raksasa di Texas, dan para profesor AI mengeluh kehabisan GPU. Ini bukan tentang masa depan yang terbuka—ini tentang siapa yang memegang kunci infrastruktur peradaban digital.
Ironi ini menjadi titik tolak yang menurut saya paling jujur untuk membaca lanskap AI hari ini. Kita disuguhi narasi demokratisasi teknologi, tetapi praktik industri menunjuk pada arah sebaliknya: konsolidasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa-peristiwa tiga hari terakhir bukan sekadar deritaan berita, melainkan gejala dari satu penyakit struktural yang sama: AI sedang dibangun sebagai katedral, bukan pasar rakyat.
Pertama, soal uang dan nilai. OpenAI menetapkan valuasi tetap di 852 miliar dolar AS untuk buyback karyawan. Angka itu sengaja dipertahankan agar tidak memicu kewajiban baru atau gelombang ekspektasi. Tapi yang lebih menarik adalah logika di baliknya: perusahaan raksasa ini justru menjauh dari IPO, memilih menjadi entitas privat yang makin tak tersentuh. Karyawan diberi tebusan, visi publik tak pernah diuji oleh pasar transparan. Ini membalikkan logika kapitalisme klasik—perusahaan bisa memilih kapan, kepada siapa, dan bagaimana nilai diungkapkan.
Kedua, soal infrastruktur fisik. Amazon membangun pembangkit gas 7,65 gigawatt dengan izin emisi 33 juta ton CO2 per tahun untuk data center AI. Coba bayangkan: satu perusahaan swasta mengelola daya yang hampir setara dengan kebutuhan beberapa negara kecil. Di Texas, sumber daya alam diubah menjadi mesin komputasi yang melayani eksperimen model bahasa. Sementara itu, ribuan peneliti akademik—seperti yang terungkap dalam diskusi Schmidt Sciences AI2050—terpinggirkan karena tak punya akses GPU dan data. Kesimpulannya pahit: riset AI mutakhir kini diukur bukan dari kecerdasan, melainkan dari modal dan akuisisi energi.
Ketiga, soal kontrol atas narasi. Apple menyiapkan fitur verifikasi asal foto di iOS 27, mengirim metadata sensor ke Private Cloud Compute. Pada permukaan ini soal keaslian dan keamanan. Tapi lihat lebih dalam: ini adalah upaya platform untuk menjadi wasit realitas. Ketika perusahaan teknologi yang menentukan apakah sebuah gambar asli atau tidak, kita sedang menyerahkan episteme—cara kita tahu—kepada privatisasi. Ditambah lagi dengan tren AI agents yang mempercepat riset ilmiah, kita harus bertanya: siapa yang mengatur kecepatan dan arah sains ini?
Keempat, serangan CSS yang membobol webmail. Ini mengingatkan kita bahwa di tengah perlombaan superinteligensi, keamanan dasar masih rapuh. Gmail, Outlook, hingga AI-connected inbox bisa ditembus hanya dengan serangan stylesheet. Ironisnya, politisi dan industri terlalu asyik berdebat tentang ancaman AI masa depan, padahal pertahanan siber hari ini masih berada di atas fondasi yang goyah. Dalam konteks Indonesia, ini cermin bagi kita: jangan tergiur membangun "palmwood" digital tanpa memperkuat akar keamanan informasi.
Sebagai kolumnis yang mengikuti perkembangan ini dari Indonesia, saya ingin mengajukan satu argumen tegas: narasi Zuckerberg dan Silicon Valley tentang akses terbuka adalah mitos pendamping yang melicinkan jalan menuju konsentrasi. Mereka tak berbohong; mereka menawarkan visi yang nyaman bagi publik, sementara kebijakan investasi, energi, dan regulasi mereka justru membangun tembok yang mengecualikan mayoritas dunia. Ini berlaku di Jakarta atau pun di Mountain View—hanya dengan skala yang berbeda.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, orkestrasi tata kelola AI tak bisa lagi diserahkan pada mekanisme pasar. Kita butuh aturan yang mengoreksi ketimpangan infrastruktur, semacam universal access rights untuk komputasi dasar. Kedua, akademik harus didanai secara publik untuk menjadi penyeimbang, bukan pemain amatir di tengah raksasa. Ketiga, insentif energi untuk AI harus memasukkan akuntansi lingkungan yang jujur—33 juta ton CO2 bukan sekadar angka, melainkan beban nyata bagi iklim.
Ke depan, saya memproyeksikan kita akan melihat dua dunia yang bergerak cepat: akselerasi teknologi di kutub dan perlawanan dari pinggiran. Startup-chip seperti Source Foundry yang mendapat investasi besar meski dalam tekanan likuiditas menunjukkan bahwa orang masih percaya pada AI sebagai keniscayaan. Tapi keniscayaan tanpa keadilan akan lahir sebagai oligarki digital yang lebih canggih. Kita hanya punya sedikit waktu untuk memastikan bahwa robotaxi, AI agents, dan superinteligensi yang dibangun bukan menjadi kereta tanpa rem.
Kesimpulannya, peristiwa tiga hari terakhir adalah alegori tentang masa depan yang sedang dikepung. Bukan oleh AI itu sendiri, melainkan oleh manusia-manusia yang memilih untuk mengkonsentrasikan kekuatan. Sebagai pembaca, kita tidak boleh menjadi penonton pasif. Kita harus menekan agar superinteligensi yang dibangun sesungguhnya dapat diakses semua—bukan dalam metafora manifesto, tetapi dalam struktur kepemilikan, kebijakan energi, dan keadilan ilmiah yang nyata.
Jika tidak, ironi ini akan menjadi tragedi kita bersama.