Pemerintah India secara resmi mengeluarkan perintah untuk memblokir akses terhadap platform pesan instan Telegram hingga 22 Juni mendatang. Kebijakan drastis ini diambil menyusul kekhawatiran serius pihak berwenang terhadap potensi penggunaan platform tersebut oleh sindikat kecurangan dalam rangka menyasar para kandidat yang akan mengikuti ujian ulang masuk perguruan tinggi kedokteran nasional, NEET (UG).
National Testing Agency (NTA), selaku penyelenggara ujian, mengumumkan langkah ini pada Selasa lalu. Pihak otoritas menyatakan bahwa pembatasan tersebut bertujuan untuk memutus rantai distribusi naskah ujian palsu serta penyebaran disinformasi yang masif melalui saluran-saluran tidak resmi di Telegram menjelang pelaksanaan ujian ulang yang dijadwalkan pada 21 Juni.
Selain pemblokiran akses secara menyeluruh, NTA juga mendesak pihak Telegram untuk menonaktifkan fitur penyuntingan pesan hingga 30 Juni. Otoritas berargumen bahwa fitur tersebut kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi bukti kebocoran soal setelah ujian berlangsung, yang pada akhirnya merusak kredibilitas sistem pendidikan nasional.
Langkah ini diambil berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi India, sebuah instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memblokir layanan maupun konten daring demi menjaga ketertiban umum. Pihak NTA menegaskan bahwa tindakan tegas ini diperlukan untuk melindungi integritas jutaan siswa yang bergantung pada kelancaran ujian tersebut.
Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritik tajam. Kelompok advokasi digital, Internet Freedom Foundation, menilai bahwa pemblokiran seluruh platform merupakan respon yang tidak proporsional dan bersifat seperti penanganan sementara yang tidak menyasar akar masalah. Mereka mempertanyakan legalitas penggunaan Pasal 69A yang seharusnya digunakan untuk membatasi konten spesifik, bukan mematikan seluruh layanan.
Kasus ini bermula dari skandal kebocoran soal yang mengguncang pelaksanaan NEET (UG) bulan lalu, yang memicu investigasi federal berskala besar. Mengingat India merupakan pasar terbesar bagi Telegram dalam hal jumlah unduhan, kebijakan ini menjadi salah satu restriksi paling signifikan yang pernah diterapkan terhadap platform tersebut di negara tersebut, meski hingga saat ini akses ke Telegram dilaporkan masih dapat dijangkau oleh sebagian pengguna.