Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat akan menggelar pemungutan suara pada 6 Agustus mendatang untuk memutuskan apakah satu perusahaan diperbolehkan menguasai stasiun penyiaran yang menjangkau lebih dari 39 persen rumah tangga pemirsa televisi di negara itu. Langkah ini digagas oleh Brendan Carr, Ketua FCC dari Partai Republik, yang sebelumnya mengumumkan rencana tersebut melalui sebuah artikel opini di media Breitbart pada Rabu pekan ini.
Aturan batas nasional sebesar 39 persen selama ini dirancang untuk mencegah dominasi satu entitas atas lanskap media dan mendorong pelayanan berbasis komunitas lokal. Apabila voting disetujui, batasan tersebut resmi dicabut dan membuka jalan bagi konsolidasi besar-besaran di industri penyiaran tradisional AS.
Carr berargumen bahwa kehadiran media sosial dan platform streaming telah membuat regulasi itu usang. Menurutnya, penyedia konten nasional kini bisa menjangkau 100 persen warga tanpa harus menggunakan gelombang udara publik. Membatasi pemilik televisi lokal di angka 39 persen, klaim Carr, justru merugikan mereka karena pesaing bebas mencapai skala yang sama.
Pandangan itu muncul di tengah proses penggabungan senilai 6,2 miliar dolar AS antara Nexstar dan Tegna. FCC sebelumnya sudah memberikan pengecualian satu kali atas batas kepemilikan agar merger tersebut berjalan. Seorang hakim federal menunda eksekusi kesepakatan itu selagi sejumlah jaksa agung negara bagian mengajukan gugatan.
Penolakan terhadap rencana Carr datang dari kelompok yang khawatir konsolidasi mematikan jurnalisme lokal. Persaingan yang menyusut diprediksi mengurangi keragaman suara dan liputan wilayah. Mereka juga menegaskan bahwa batas tersebut ditetapkan oleh Kongres, sehingga hanya lembaga itu yang berwenang mengubah atau menghapusnya.
Komisaris FCC dari Partai Demokrat, Anna Gomez, menyatakan komisi tidak bisa sekadar mengabaikan batas hanya karena korporasi raksasa ingin lepas dari aturan. Pernyataan serupa dilontarkan Matt Wood dari organisasi nirlaba Free Press. Ia menekankan bahwa penyiar bebas membuat situs web atau stasiun kabel sendiri, sehingga batas nasional bukan beban khusus.
Bagi pembaca di Indonesia, tren ini relevan karena menunjukkan arah deregulasi di negara dengan industri media matang. Di Tanah Air, kepemilikan media juga terkonsentrasi pada beberapa kelompok bisnis besar melalui televisi swasta dan platform digital. Perbedaannya, Indonesia masih mengandalkan pengawasan Kominfo serta UU Penyiaran yang membatasi akuisisi lintas media secara ketat.
Dampak konsolidasi AS berpotensi mencapai pengguna Indonesia melalui distribusi konten global. Jika jaringan TV Amerika makin terpusat, algoritma platform streaming dan agregator berita internasional bisa memprioritaskan narasi dari pemilik yang sama. Hal itu mengurangi keberagaman perspektif yang selama ini tersedia bagi penonton lokal.
Carr hanya butuh dukungan komisaris Republik Olivia Trusty untuk mengesahkan agenda tersebut. Kendati demikian, keputusan voting tetap rawan digugat jika otoritas FCC dianggap melampaui wewenang legislatif. Sengketa hukum semacam itu biasanya memakan waktu bertahun-tahun di pengadilan federal.
Proyeksi ke depan menunjukkan industri penyiaran AS bakal memasuki fase akuisisi agresif bila aturan dicabut. Perusahaan kecil kemungkinan akan terserap oleh pemain besar demi efisiensi biaya. Di sisi lain, tekanan politik dari legislator Demokrat dapat memicu revisi regulasi jika kendali Kongres berubah pada pemilu berikutnya.
Perubahan di FCC mencerminkan benturan antara model bisnis lama dan ekosistem digital baru. Negara yang belum merevisi batas kepemilikan perlu belajar dari gesekan ini agar kepentingan publik tidak terabaikan saat gelombang konsolidasi melanda.